Thursday, 30-01-2014 ‘TRA’ ADA MERDEKA – MERDEKA LAGI

Thursday, 30-01-2014

‘TRA’ ADA MERDEKA – MERDEKA LAGI’

1228 Views

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP,MH.
(Foto: IST)

Enembe : Tidak Ada TPN/OPM, Yang Ada Kriminal Murni

Duo Gubernur Tanah Papua, Abraham O. Atururi dan Lukas Enembe menegaskan dan mencoba meyakinkan pemerintah pusat khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa saat ini di Papua tidak ada lagi kelompok sipil bersenjata (TPN/OPM-red) yang menginginkan Papua lepas dari NKRI, namun yang ada saat ini tidak lebih dari kelompok kriminal murni belaka.

      “saya pikir meminta merdeka tidak ada, karena Papua ada dalam bingkai NKRI. Tidak ada merdeka-merdeka lagi,” kata Gubernur Papua Barat Abraham Oktovianus Atururi kepada wartawan di Jakarta usai mengantarkan draft RUU Pemerintahan Papua langsung kepada Presiden SBY di Istana Bogor kemarin.

      Menurutnya, tidak ada perjuangan meminta kemerdekaan di Papua, apalagi di Papua Barat yang sampai saat ini berada dalam situasi yang kondusif.

       “Penembakan yang terjadi di Papua bukan untuk minta merdeka, tetapi lebih dilatarbelakangi kriminal, karena setiap kali terjadi penembakan pasti dibarengi dengan tuntutan. Jadi ini murni kriminal,” kata Gubernur Papua Lukas Enembe menambahkan kepada wartawan usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1) sebagaimana dilansir tabloidjubi.com.

      Dengan masih sering terjadinya penembakan di beberapa daerah di Papua, sebagai Gubernur dirinya telah meminta kepada Kapolda Papua untuk melakukan operasi penegakan hukum, karena kejadian itu adalah murni kriminal.

      “Saya sudah minta Kapolda untuk melakukan operasi penegakan hukum dan itu harus dilakukan karena ini negara hukum. Namun yang harus diingat, tidak semua daerah di Papua konflik dan bila ada konflik tidak semua minta merdeka tapi lebih banyak pada persoalan lokal,” tukasnya.

      Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, tidak ada lagi operasi pengejaran-pengejaran oleh militer di Papua maupun Papua Barat.

      Pemerintah, hanya melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kriminal. Disamping itu, Pemerintah juga terus menghimbau kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun komponen masyarakat yang lain untuk mengajak mereka yang masih memegang senjata di Papua, untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi serta tidak melakukan tindakan kekerasan.

      Aksi penembakan yang dilakukan orang tak dikenal terus saja terjadi di Papua. Daerah paling rawan adalah Mulia, Puncak Jaya. Warga sipil terus menerus menjadi korban.

      Gubernur Papua Lukas Enembe seperti dilansir vivanews, Selasa (28/1/2014), mengklaim sudah melakukan berbagai cara untuk mengupayakan perdamaian di daerahnya. Misalnya, dia bersama dengan kepolisian telah beberapa kali bertemu dan berdialog dengan orang-orang yang dianggap berseberangan ini.

      ”Rekonsiliasi sudah dilakukan beberapa daerah yang konflik, baik terhadap kelompok bersenjata dan pilkada, bertemu dengan saudara-saudara yang berseberangan,” kata Lukas usai bertemu dengan Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat.

      Menurutnya, penembakan oleh orang tak dikenal ini murni kriminal, karena saat ini tidak ada lagi kelompok-kelompok bersenjata yang meminta Papua merdeka.

      Menurut Lukas, tidak semua daerah Papua terjadi konflik. Selain penembakan kriminal, konflik itu muncul, ketika terjadi pesta demokrasi atau pilkada. Menurut dia, kebudayaan Papua belum bisa menerima sistem demokrasi sepenuhnya.

      ”Di Papua itu sistem kekeluargaan, budaya Papua tidak bisa (pilkada langsung), karena sistemnya komunal,” ujar dia.

      Untuk menghentikan konflik ini, kata Lukas, pemerintah daerah sudah meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar pilkada di Papua bisa diwakilkan DPR, sehingga tak perlu lagi pilkada langsung.

      Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah tak lagi menggunakan pendekatan militer untuk mengatasi penembakan yang terjadi di Papua.

      ”Ini upaya kita bersama untuk mendekati mereka yg berada di hutan, tidak ada operasi militer, tidak ada pengejaran militer dan lainnya, yang ada adalah dialog dan pengejaran kriminal,” ujar dia.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP,MH.
(Foto: IST)

Enembe : Tidak Ada TPN/OPM, Yang Ada Kriminal Murni

Duo Gubernur Tanah Papua, Abraham O. Atururi dan Lukas Enembe menegaskan dan mencoba meyakinkan pemerintah pusat khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa saat ini di Papua tidak ada lagi kelompok sipil bersenjata (TPN/OPM-red) yang menginginkan Papua lepas dari NKRI, namun yang ada saat ini tidak lebih dari kelompok kriminal murni belaka.

      “saya pikir meminta merdeka tidak ada, karena Papua ada dalam bingkai NKRI. Tidak ada merdeka-merdeka lagi,” kata Gubernur Papua Barat Abraham Oktovianus Atururi kepada wartawan di Jakarta usai mengantarkan draft RUU Pemerintahan Papua langsung kepada Presiden SBY di Istana Bogor kemarin.

      Menurutnya, tidak ada perjuangan meminta kemerdekaan di Papua, apalagi di Papua Barat yang sampai saat ini berada dalam situasi yang kondusif.

       “Penembakan yang terjadi di Papua bukan untuk minta merdeka, tetapi lebih dilatarbelakangi kriminal, karena setiap kali terjadi penembakan pasti dibarengi dengan tuntutan. Jadi ini murni kriminal,” kata Gubernur Papua Lukas Enembe menambahkan kepada wartawan usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1) sebagaimana dilansir tabloidjubi.com.

      Dengan masih sering terjadinya penembakan di beberapa daerah di Papua, sebagai Gubernur dirinya telah meminta kepada Kapolda Papua untuk melakukan operasi penegakan hukum, karena kejadian itu adalah murni kriminal.

      “Saya sudah minta Kapolda untuk melakukan operasi penegakan hukum dan itu harus dilakukan karena ini negara hukum. Namun yang harus diingat, tidak semua daerah di Papua konflik dan bila ada konflik tidak semua minta merdeka tapi lebih banyak pada persoalan lokal,” tukasnya.

      Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, tidak ada lagi operasi pengejaran-pengejaran oleh militer di Papua maupun Papua Barat.

      Pemerintah, hanya melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kriminal. Disamping itu, Pemerintah juga terus menghimbau kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun komponen masyarakat yang lain untuk mengajak mereka yang masih memegang senjata di Papua, untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi serta tidak melakukan tindakan kekerasan.

      Aksi penembakan yang dilakukan orang tak dikenal terus saja terjadi di Papua. Daerah paling rawan adalah Mulia, Puncak Jaya. Warga sipil terus menerus menjadi korban.

      Gubernur Papua Lukas Enembe seperti dilansir vivanews, Selasa (28/1/2014), mengklaim sudah melakukan berbagai cara untuk mengupayakan perdamaian di daerahnya. Misalnya, dia bersama dengan kepolisian telah beberapa kali bertemu dan berdialog dengan orang-orang yang dianggap berseberangan ini.

      ”Rekonsiliasi sudah dilakukan beberapa daerah yang konflik, baik terhadap kelompok bersenjata dan pilkada, bertemu dengan saudara-saudara yang berseberangan,” kata Lukas usai bertemu dengan Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat.

      Menurutnya, penembakan oleh orang tak dikenal ini murni kriminal, karena saat ini tidak ada lagi kelompok-kelompok bersenjata yang meminta Papua merdeka.

      Menurut Lukas, tidak semua daerah Papua terjadi konflik. Selain penembakan kriminal, konflik itu muncul, ketika terjadi pesta demokrasi atau pilkada. Menurut dia, kebudayaan Papua belum bisa menerima sistem demokrasi sepenuhnya.

      ”Di Papua itu sistem kekeluargaan, budaya Papua tidak bisa (pilkada langsung), karena sistemnya komunal,” ujar dia.

      Untuk menghentikan konflik ini, kata Lukas, pemerintah daerah sudah meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar pilkada di Papua bisa diwakilkan DPR, sehingga tak perlu lagi pilkada langsung.

      Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah tak lagi menggunakan pendekatan militer untuk mengatasi penembakan yang terjadi di Papua.

      ”Ini upaya kita bersama untuk mendekati mereka yg berada di hutan, tidak ada operasi militer, tidak ada pengejaran militer dan lainnya, yang ada adalah dialog dan pengejaran kriminal,” ujar dia.