 |
| Add caption |
Minggu, 02 Februari 2014
Sabtu, 01 Februari 2014
PAPUA DAN BOGOR DAPAT ALOKASI DANA TERBANYAK DAU Minggu, 02 Februari 2014 , 08:43:00 WIB Laporan: Ruslan Tambak
RMOL. Tingkat provinsi, Provinsi Papua mendapatkan alokasi terbanyak yaitu Rp 1.991.202.341.1000, sementara tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor mendapatkan alokasi terbanyak yaitu Rp 2.055.944.991.900.
Demikian Peraturan Presiden No. 2/2014 yang ditandatangani Presiden SBY pada 22 Januari 2014 dalam menetapkan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014.
Jumlah keseluruhan DAU Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebesar 26 persen dari APBN Tahun 2014, yaitu Rp 341.219.325.651.000. Dari jumlah itu, untuk daerah provinsi ditetapkan sebesar 10 persen (Rp 34.121.32.565.100, sementara untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sebesar 90 persen (Rp 307.097.393.085.900).
DAU suatu daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokai dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal. Adapun alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri SIpil (PNS) Daerah secara proporsional.
DAU atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi atau DAU seluruh kabupaten/kota. Adapun DAU atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS Daerah secara proporsional termasuk kenaikan gaji pokok, pemberian gaji ke-13, dan gaji bagi CPNS Daerah.
Untuk daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menutur Perpres ini, menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol) menerima DAU sebesar alokasi dasar.
"DAU yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal," bunyi Pasal 5 Ayat (3) Perpres ini seperti dikutip dari situs resmi Setkab RI.
Sementara daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.
Adapun penghitungan DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang termasuk daerah otonom baru dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk, dengan menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai sesuai dengan ketersediaan data.
Perpres ini juga menegaskan, DAU Tahun Anggaran 2014 merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggara 2014, dan/atau APBD Perubahan Tahun Anggaran2014, dan harus disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014.
Adapun daerah provinsi selain Papua yang memperoleh alokasi DAU Tahun Anggaran 2014 terbesar di antaranya adalah Jawa Tengah Rp 1.803.931.189.000; Jawa Barat Rp 1.687.686.386.000; Jawa Timur Rp 1.866.548.185.000; Sumatera Utara Rp 1.349.132.276.000; dan Kalimantan Barat Rp 1.290.222.856.000.
Daerah kabupaten/kota yang memperoleh alokasi DAU Tahun Anggaran 2014 tersebut di antaranya Kab. Deli Serdang Rp 1.363.811.250.000; Kota Medan Rp 1.393.504.580.000; Kab. Garut Rp 1.702.452.909.000; Kota Bandung Rp 1.596.749.326.000; Kab. Sukabumi Rp 1.458.379.433.000; Kab. Jember Rp 1.539.722.508.000; dan Kab. Malang Rp 1.572.191.571.000.
Mengenai pelaksanaan penyaluran DAU kepada masing-masing daerah, menurut Perpres ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. "Peraturn Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014," demikian bunyi Pasal 10 Perpres No. 2/2014 ini
KONPAK Minta Kapolda Percepat Tangani Dugaan Korupsi Kabupaten Lanny Jaya
Monday, 30-12-2013
KONPAK Minta Kapolda Percepat Tangani Dugaan Korupsi Kabupaten Lanny Jaya
240 ViewsJayapura (SULPA) – Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Pancasila Anti Korupsi Provinsi Papua ( KONPAK) Detius Yoman meminta kapolda Papua Uuntuk mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi di kabupaten Lanny Jaya TA 2013 senilai Rp 16,764.400.000.00,
“Kami berharap bapak kapolda Papua secepatnya mengusut korupsi Lanny Jaya secara tuntas. Soal laporan polisi, kami sudah buat laporan polisi 13 Maret 2013 dan sementara sudah ditangani oleh penyidik Dir Reskrimsus Polda Papua dan penyidik sudah melayangkan surat sebanyak 2 kali kepada oknom kepala dinas keuangan Petrus Wakerkwa dan saudara Selianus Wakur bendahara pengeluaran. Namun kedua oknum tidak mengindahkan panggilan polisi, sifat melawan hukum ini harus sadar atas kesalahannya, jangan lempar batu sembunyi tangan. Saya tahu 2 orang tersebut sebagai saksi ahli mengenai pengeluaran dana Rp 16 miliar,” kata Detius kemarin di Waena, Kota Jayapura.
Menurut Detius, terjadi pencairan dana dengan nilai besar ini dianggap sangat tidak wajar. Pada 1 Januri 2013, kata dia, terjadi pencairkan melalui bendahara pengeluaran DPPKAD atas nama Selianus Wakur, SE dengan nomor rekening 704211006000016 Bank BPD Papua Cabang Tiom.
“Berikut ket/perincian, Pencairan Pertama (18/1/2013) sebesar Rp. 9,275,000.000,00. Pencairan Kedua (21/1/2013) sebesar Rp. 1,874,400,000.00. Pencairan Ketiga (23/3/2013) sebesar Rp. 1,000,000,000.00. Pencairan Keempat (23/1/2013) sebesar Rp.715,000,000.00. Pencairan Kelima (25/1/2013 sebesar Rp.2,400,000,000,00. Pencairan Keenam (25/1/2013) sebesar Rp. 500,000,000,00. Dan pencairan Ketujuh (13/2/2013) sebesar Rp.1,000,000,00,” urai Detius.
“Sesuai data pencairan dana terdapat di SP2D kami laporkan Dir Reskrimsus Polda Papua, soal dugaan korupsi dana hibah TA 2013, seluruh masyarakat Lanny Jaya terkejut dan heran karena pencairan, pengeluaran dana tidak sesuai dengan realisasi kegiatan di lapangan, dimana 18 Januari 2013, KNPI Lanny Jaya tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan kepemudaan tapi kok ada bantuan dana belanja hibah KNPI Rp 250 juta,` sedangkan belanja hibah operasional kampung sebesar Rp. 250 juta dinilai kurang volume dana karena operasional kampung biasa diterima per kepala kampung Rp 100 juta namun dibayarkan hanya Rp 25 juta saja. kedua belanja fasilitator keamanan sebesar Rp. 2.500.000.000 ,bantuan kepada keamanan ini tidak jelas, apakah bantuan untuk keamanan untuk TNI atau Polisi dan aparat keamanan yang ada di lanny jaya ada 3 keamanan yakni : TNI Pasukan ,Koramil , brimob dari kelapa gadi Jakarta dan kapolsek bantuan keamanan tidak jelas,” jelasnya.
Yoman menilai, pencarian dana sebanyak Rp 16,764,400,000.00 tidak wajar pada Januri 2013, sebab, aktivitas di wilayah itu belum normal karena masih nuansa tahun baru.
“Dan momen pilgub Papua jadi orang-orang pada sibuk semua dan saya ada di lanny jaya tapi saya tidak melihat aktivitas pemerintahan ,kecurigaan terjadi karena pembayaran operasional kepala kampung di kediaman bupat sendirii . jumlah yang harus terima per kepala kampung Rp. 100,000,000.00 namun yang di bayar hanya Rp. 25 juta per kampung sedangkan sisanya Rp 75 juta dibayarkan setelah pemiliha gubernur provinsi Papua, dilihat dari pembayaran operasional kampung separuh 25 sebagai uang pelicing dan 75 juta di tahan sebagai jaminan suara. Kata bupati Befa Jigibalom kepada kepala –kepala bahwa dana Rp 75 juta akan dibayarkan setelah pemilihan gubernur dan saat tahan sebagai jaminan suara pilkada gubernur pada tanggal 29 janoari 2013 baru di bayarkan kata bupati befa jigibalom di kediamannya sendiri,” jelasnya.
Hingga berita ini ditulis, bupati Lanny Jaya belum dimintai konfirmasi. (b/tm/r5)
Thursday, 30-01-2014 ‘TRA’ ADA MERDEKA – MERDEKA LAGI
Thursday, 30-01-2014
‘TRA’ ADA MERDEKA – MERDEKA LAGI’
1228 Views
Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP,MH.
(Foto: IST)
(Foto: IST)
Duo Gubernur Tanah Papua, Abraham O.
Atururi dan Lukas Enembe menegaskan dan mencoba meyakinkan pemerintah
pusat khususnya Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), bahwa saat ini di Papua tidak ada lagi kelompok sipil
bersenjata (TPN/OPM-red) yang menginginkan Papua lepas dari NKRI, namun
yang ada saat ini tidak lebih dari kelompok kriminal murni belaka.
“saya pikir meminta merdeka tidak
ada, karena Papua ada dalam bingkai NKRI. Tidak ada merdeka-merdeka
lagi,” kata Gubernur Papua Barat Abraham Oktovianus Atururi kepada
wartawan di Jakarta usai mengantarkan draft RUU Pemerintahan Papua langsung kepada Presiden SBY di Istana Bogor kemarin.
Menurutnya, tidak ada perjuangan meminta kemerdekaan di Papua, apalagi di Papua Barat yang sampai saat ini berada dalam situasi yang kondusif.
“Penembakan yang terjadi di Papua
bukan untuk minta merdeka, tetapi lebih dilatarbelakangi kriminal,
karena setiap kali terjadi penembakan pasti dibarengi dengan tuntutan.
Jadi ini murni kriminal,” kata Gubernur Papua Lukas Enembe menambahkan
kepada wartawan usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di
Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1) sebagaimana dilansir tabloidjubi.com.
Dengan masih sering terjadinya
penembakan di beberapa daerah di Papua, sebagai Gubernur dirinya telah
meminta kepada Kapolda Papua untuk melakukan operasi penegakan hukum,
karena kejadian itu adalah murni kriminal.
“Saya sudah minta Kapolda untuk melakukan operasi penegakan hukum dan itu harus dilakukan karena ini negara
hukum. Namun yang harus diingat, tidak semua daerah di Papua konflik
dan bila ada konflik tidak semua minta merdeka tapi lebih banyak pada
persoalan lokal,” tukasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik,
Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, tidak ada lagi operasi
pengejaran-pengejaran oleh militer di Papua maupun Papua Barat.
Pemerintah, hanya melakukan
penegakan hukum terhadap para pelaku kriminal. Disamping itu, Pemerintah
juga terus menghimbau kepada semua pihak, baik pemerintah pusat,
pemerintah daerah maupun komponen masyarakat yang lain untuk mengajak
mereka yang masih memegang senjata di Papua, untuk kembali ke pangkuan
ibu pertiwi serta tidak melakukan tindakan kekerasan.
Aksi penembakan yang dilakukan orang tak dikenal terus saja terjadi di Papua. Daerah paling rawan adalah Mulia, Puncak Jaya. Warga sipil terus menerus menjadi korban.
Gubernur Papua Lukas Enembe
seperti dilansir vivanews, Selasa (28/1/2014), mengklaim sudah melakukan
berbagai cara untuk mengupayakan perdamaian di daerahnya. Misalnya, dia
bersama dengan kepolisian telah beberapa kali bertemu dan berdialog
dengan orang-orang yang dianggap berseberangan ini.
”Rekonsiliasi sudah dilakukan
beberapa daerah yang konflik, baik terhadap kelompok bersenjata dan
pilkada, bertemu dengan saudara-saudara yang berseberangan,” kata Lukas
usai bertemu dengan Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat.
Menurutnya, penembakan oleh orang
tak dikenal ini murni kriminal, karena saat ini tidak ada lagi
kelompok-kelompok bersenjata yang meminta Papua merdeka.
Menurut Lukas, tidak semua daerah
Papua terjadi konflik. Selain penembakan kriminal, konflik itu muncul,
ketika terjadi pesta demokrasi atau pilkada. Menurut dia, kebudayaan
Papua belum bisa menerima sistem demokrasi sepenuhnya.
”Di Papua itu sistem kekeluargaan, budaya Papua tidak bisa (pilkada langsung), karena sistemnya komunal,” ujar dia.
Untuk menghentikan konflik ini,
kata Lukas, pemerintah daerah sudah meminta kepada Kementerian Dalam
Negeri agar pilkada di Papua bisa diwakilkan DPR, sehingga tak perlu
lagi pilkada langsung.
Menteri Koordinator Politik Hukum
dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah tak lagi menggunakan
pendekatan militer untuk mengatasi penembakan yang terjadi di Papua.
”Ini upaya kita bersama untuk
mendekati mereka yg berada di hutan, tidak ada operasi militer, tidak
ada pengejaran militer dan lainnya, yang ada adalah dialog dan
pengejaran kriminal,” ujar dia.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP,MH.
(Foto: IST)
(Foto: IST)
Duo Gubernur Tanah Papua, Abraham O.
Atururi dan Lukas Enembe menegaskan dan mencoba meyakinkan pemerintah
pusat khususnya Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), bahwa saat ini di Papua tidak ada lagi kelompok sipil
bersenjata (TPN/OPM-red) yang menginginkan Papua lepas dari NKRI, namun
yang ada saat ini tidak lebih dari kelompok kriminal murni belaka.
“saya pikir meminta merdeka tidak
ada, karena Papua ada dalam bingkai NKRI. Tidak ada merdeka-merdeka
lagi,” kata Gubernur Papua Barat Abraham Oktovianus Atururi kepada
wartawan di Jakarta usai mengantarkan draft RUU Pemerintahan Papua langsung kepada Presiden SBY di Istana Bogor kemarin.
Menurutnya, tidak ada perjuangan meminta kemerdekaan di Papua, apalagi di Papua Barat yang sampai saat ini berada dalam situasi yang kondusif.
“Penembakan yang terjadi di Papua
bukan untuk minta merdeka, tetapi lebih dilatarbelakangi kriminal,
karena setiap kali terjadi penembakan pasti dibarengi dengan tuntutan.
Jadi ini murni kriminal,” kata Gubernur Papua Lukas Enembe menambahkan
kepada wartawan usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di
Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1) sebagaimana dilansir tabloidjubi.com.
Dengan masih sering terjadinya
penembakan di beberapa daerah di Papua, sebagai Gubernur dirinya telah
meminta kepada Kapolda Papua untuk melakukan operasi penegakan hukum,
karena kejadian itu adalah murni kriminal.
“Saya sudah minta Kapolda untuk melakukan operasi penegakan hukum dan itu harus dilakukan karena ini negara
hukum. Namun yang harus diingat, tidak semua daerah di Papua konflik
dan bila ada konflik tidak semua minta merdeka tapi lebih banyak pada
persoalan lokal,” tukasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik,
Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, tidak ada lagi operasi
pengejaran-pengejaran oleh militer di Papua maupun Papua Barat.
Pemerintah, hanya melakukan
penegakan hukum terhadap para pelaku kriminal. Disamping itu, Pemerintah
juga terus menghimbau kepada semua pihak, baik pemerintah pusat,
pemerintah daerah maupun komponen masyarakat yang lain untuk mengajak
mereka yang masih memegang senjata di Papua, untuk kembali ke pangkuan
ibu pertiwi serta tidak melakukan tindakan kekerasan.
Aksi penembakan yang dilakukan orang tak dikenal terus saja terjadi di Papua. Daerah paling rawan adalah Mulia, Puncak Jaya. Warga sipil terus menerus menjadi korban.
Gubernur Papua Lukas Enembe
seperti dilansir vivanews, Selasa (28/1/2014), mengklaim sudah melakukan
berbagai cara untuk mengupayakan perdamaian di daerahnya. Misalnya, dia
bersama dengan kepolisian telah beberapa kali bertemu dan berdialog
dengan orang-orang yang dianggap berseberangan ini.
”Rekonsiliasi sudah dilakukan
beberapa daerah yang konflik, baik terhadap kelompok bersenjata dan
pilkada, bertemu dengan saudara-saudara yang berseberangan,” kata Lukas
usai bertemu dengan Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat.
Menurutnya, penembakan oleh orang
tak dikenal ini murni kriminal, karena saat ini tidak ada lagi
kelompok-kelompok bersenjata yang meminta Papua merdeka.
Menurut Lukas, tidak semua daerah
Papua terjadi konflik. Selain penembakan kriminal, konflik itu muncul,
ketika terjadi pesta demokrasi atau pilkada. Menurut dia, kebudayaan
Papua belum bisa menerima sistem demokrasi sepenuhnya.
”Di Papua itu sistem kekeluargaan, budaya Papua tidak bisa (pilkada langsung), karena sistemnya komunal,” ujar dia.
Untuk menghentikan konflik ini,
kata Lukas, pemerintah daerah sudah meminta kepada Kementerian Dalam
Negeri agar pilkada di Papua bisa diwakilkan DPR, sehingga tak perlu
lagi pilkada langsung.
Menteri Koordinator Politik Hukum
dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah tak lagi menggunakan
pendekatan militer untuk mengatasi penembakan yang terjadi di Papua.
”Ini upaya kita bersama untuk
mendekati mereka yg berada di hutan, tidak ada operasi militer, tidak
ada pengejaran militer dan lainnya, yang ada adalah dialog dan
pengejaran kriminal,” ujar dia.
Langganan:
Postingan (Atom)